Thomas Ondi Gantikan Sombuk Pimpin Biak Numfor

Share it:
Ir. Zeth Sandy, MM
Papua, Dharapos.com
Untuk mempercepat pelantikan Bupati definitif, pimpinan DPRD Kabupaten Biak Numfor bersama rombongan menyerahkan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Kabupaten Biak kepada Pemprov Papua yang diterima oleh Sekda Papua T.E.A Hery Dosinaen,S.IP di ruangan Sekda, Jumat (30/1).

Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Ir. Zeth Sandy, MM mengatakan dari hasil sidang paripurna DPRD Kabupaten Biak Numfor menetapkan Wakil Bupati Biak Thomas Alfa Edison Ondi sebagai Bupati Definitif Biak Numfor yang selama ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati.

“Jadi hari ini tim dari DPRD Biak Numfor bersama anggota  menyerahkan resume hasil rapat DPRD Biak tentang pengumuman dan penetapan Wakil Bupati Biak Numfor Thomas Ondi menjadi bupati Biak Numfor,” ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan dengan Sekda Provinsi Papua.

Dikatakan Zeth, Gubernur Papua akan mengusulkan SK kepada Menteri Dalam Negeri untuk penetapan jadwal pelantikan Bupati Definitif.

“Kami berharap pelantikan Bupati defenitif secepatnya dilakukan, agar roda Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Biak berjalan lancar,”ungkapnya.

Lebih lanjut, jelas Zeth, untuk mempercepat proses pelantikan Bupati defenitif Biak, SK pelantikan hari ini (kemarin-red) diproses dan kemungkinan minggu depan sudah di kirim ke Jakarta, agar SK segera diterbitkan oleh Mendagri.

“Untuk pelantikan tergantung proses SK dari Mendagri, namun kami berharap secapat dilakukan,”jelasnya.

Proses pelantikan Bupati definitif segera dilakukan karena selama ini beredar isu Pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor ilegal semenjak Drs. Yesaya Sombuk Bupati Biak Numfor ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta.

“Berdasarkan proses hukum yang dijalani saat ini, dimana sesuai SK dari Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Bupati Biak yang tersandung kasus korupsi,”terangnya.

Disinggung terkait Wakil Bupati yang akan mendampingi Bupati definitif, Zeth mengatakan semuanya itu tergantung kepada partai pengusung atau Bupati yang menentukan seperti DKI Jakarta.

“Nanti kita lihat petunjuk selanjutnya apabila sudah pelantikan definitif, maka langka selanjutnya Pemerintah bersama DPRD Biak Numfor untuk mengikuti Perintah Provinsi menindak lanjuti arahan dari Mendagri,” pungkasnya.

(Piet)
Share it:

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga