PNS Harus Miliki Potensi Dalam Pengadaan Barang - Jasa

Share it:
Drs. Elia I. Loupatty, MM
Jayapura, Dharapos.com
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Drs. Elia I. Loupatty, MM mengatakan hubungan antara pelaksanaan pembangunan dan pelatihan sangat relevan karena saat ini diperlukan tenaga teknis di Provinsi maupun kabupaten/kota yang profesional.

"Jadi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mampu memiliki potensi dalam pengadaan barang dan jasa," kata Drs. Elia I. Loupatty, MM saat membuka secara resmi kegiatan pembukaan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Selasa (27/10).

Dijelaskan Loupatty, informasi yang disebarluaskan melalui media masa baik eletronik maupun cetak, dapat disimak bahwa sampai saat ini masih banyak pejabat baik di tingkat pusat maupun di daerah yang terperangkap dalam kasus korupsi, utamanya berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Saya ingin menegaskan dan sekaligus mengingatkan adanya penguatan bukti-bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara,” tegas Loupatty.

Pihaknya juga mengatakan, pejabat wajib memahami dengan baik unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, sehingga hal ini dapat menjadi benteng bagi yang bersangkutan terhindar dari kasus tersebut.

“Melalui pengadaan barang dan jasa yang telah memanfaatkan teknologi informasi, maka perwujudan kepemerintahan yang baik akan semakin dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah,”tuturnya.

Sertifikasi bagi anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan pejabat pengadaaan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

"Kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melaksanakan pembangunan akan ditentukan oleh kualitas dan kredibilitas dari Kepala ULP, anggota kelompok kerja ULP,”ujarnya.

Untuk itu, diharapkan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti kegiatan tersebut agar benar-benar menjaga amanah dari pimpinan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik.

"Kita harapkan PNS yang mengikuti diklat dan sertifikasi ini, memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” harapnya.

(Piet)
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga