Tingkatkan Tranparansi Keuangan, Pemkot-Bank Papua Teken MoU

Share it:
Direktur Bank Papua saat menyerahkan bantuan
10 unit komputer CMS Pemkot yang diterima
langsung Walikota Jayapura
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah kota Jayapura melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Papua dan BPKP Perwakilan Papua, dalam rangka meningkatkan transparansi keuangan di lingkup Pemkot, Jumat (30/10).

MoU dilakukan di ruang rapat Walikota Jayapura yang turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Papua, Darius AK, Asisten III Setda Kota Jayapura dan sejumlah pimpinan SKPD  di lingkup Pemkot serta pimpinan Bank Papua.

Kerja sama Pemkot, Bank Papua serta BPKP Perwakilan Papua adalah terkait dengan transaksi kas daerah agar dapat direalisasikan dengan Simda Keuangan sehingga hal tersebut dapat mengurangi resiko kesalahan akibat entri data SPD2D secara berulang.

“Hal ini juga sekaligus dapat membantu untuk melihat perkembangan pencairan kas daerah melalui SPD2D maupun saldo kas daerah setiap waktu atau real time. Dengan demikian kepala daerah dapat mengevaluasi penyerapan dana dari masing-masing  SKPD selaku pengguna anggaran serta kapan diperlukan,” ungkap
Walikota DR. Benhur Tommi Mano, MM mengawali sambutannya.

Hal ini juga dilakukan agar Laporan Keuangan akhir tahun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun kerja sama tersebut dalam bentuk Program Aplikasi Data Interface Antar Simda-Keuangan dengan CMSK Kas Daerah, Sim Gaji dan SIMDA-BMD merupakan kerja sama antara Pemkot Jayapura dengan BPKP Provinsi Papua, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan PT. Taspen (Persero).

Walikota mengharapkan sistem tersebut dapat terintegrasi dan sistemnya Online, transparan dan akuntabel juga efisien dan efektif karena hal itu sangat mendukung Pemkot dalam melakukan penataan keuangan daerah dan mempertahankan WTP dalam hal keuangan.

“Kita akan siapkan ruang personil dan pembiayaan ini di Papua baru Propinsi dan setelah itu kota Jayapura,” ujarnya.

Pihaknya siap memenuhi secara transparan kepada seluruh masyarakat kota melalui sistem keuangan yang ada di Pemkot. Apalagi di 2016 mendatang, Pemkot Jayapura akan menerapkan sistem aktual di jajaran Pemkot dan itu akan berjalan di tahun 2016 nanti.

Walikota pada kesempatan tersebut juga, memberikan apresiasi kepada Bank Papua yang telah melakukan kerja sama dalam meningkatkan sistem keuangan kota Jayapura yang berbasis aplikasi data Interface Antar Simda-Keuangan dengan CMSK Kas Daerah, Sim Gaji dan SIMDA-BMD.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak dan memberikan apresiasi kepada Direktur Bank Papua, Jhon Kafiar yang telah membantu Pemerintah Kota Jayapura yang telah menggunakan sistem IT bahkan telah dua kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan dengan adanya sistem ini, saya yakin dan percaya kita akan mempertahankan WTP hingga tahun-tahun ke depannya,” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Bank Papua - Jhon kafiar mengungkapkan sistem CMS ini bisa mengakomodir laporan keuangan khususnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah dan bisa di lakukan secara transparan, efisien dan akuntabel

“Selain itu juga Laporan keuangan dari Pemerintah daerah bisa mendapat opini dari pemeriksa secara wajar tanpa pengecualian sehingga hal ini harus dilakukan dengan  tujuan utama tersebut,” ungkap Kafiar.

Lanjutnya,  Bank Papua telah bekerja sama dengan Pemkot dan berikutnya juga akan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat karena hal ini juga yang mereka inginkan agar supaya CMS juga dipasang di sana.

“Oleh karena itu, setelah kota ini, kita akan teruskan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat,” lanjut Kafiar.

Diharapkan juga bagi seluruh Pemerintah kota dan kabupaten lainnya yang ada di tanah Papua ini bisa
menerapkan sistem ini karena dengan sistem CMS bisa membantu pemerintah, dalam melakukan transaksi keuangan secara runtime, secara rekonsiliasi maupun secara efisien dan akuntabel itu yang di harapkan masyarakat.

“Target Bank Papua tahun depan semua bisa terpasang di Papua dan Papua Barat,” tandasnya optimis.

Sementara, Kepala BPKP Provinsi Papua, Darius AK menjelaskan bawah integrasi sistem akuntansi simda keuangan dengan CMS kas sistem yang berbasis di Bank Papua dan seluruh peserta Diselminasi terintegrasi sistem aplikasi simda keuangan dengan CMS kas yang berbasis di bank Papua atau slip gaji dari Taspen dan juga bisa di tegaskan dengan simda milik daerah.

“Kerja sama ini sudah di mulai di Papua  untuk tingkat provinsi dan sudah di saksikan kemarin oleh gubernur dan yang ke 2 di tingkat kota Jayapura,” jelasnya.

Dari sisi valuta uang yang inginkan, Bank Papua juga wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan perbankan yang di kembangkan itu.

“Tentunya sistem itu salah satu cara koregofren di Bank Papua. Kalau kota Jayapura sudah memperoleh BPP Tanpa Pengecualian tahun kemarin ya tentu kita tidak mau turun kualitas keuangan dan kita mau makin hari makin meningkat dan salah satunya harus kita benahi yaitu sistem integrasi tindak keuangan dengan CKSK yang juga ada di Papua Barat,” urainya

Selain itu, tujuannya untuk mengembalikan sistem pengembalian SP2D itu karena salah nomor rekening dan kesalahan nama bank tujuan.

(HAR)
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga