Gobay bantah pernyataan Dishut soal CV. Wami Star

Anggota DPR Papua dari jalur 14 kursi Jhon Gobay membantah pernyataan Dinas Kehutanan (Dshut) soal CV Wami Star.
Share it:
Anggota DPR Papua dari jalur 14 kursi Jhon Gobay
Jayapura, Dharapospapua.com - Anggota DPR Papua dari jalur 14 kursi Jhon Gobay membantah pernyataan Dinas Kehutanan (Dshut) soal CV Wami Star.

"Menurut keterangan dari Dinas Kehutanan kalau CV Wami Star kayunya ilegal ini sangat tidak masuk akal," ungkapnya, Rabu (15/8/2018).

Menurut Gobay, dirinya mengetahui dan mengenal pemilik CV Wami Star.

"Saya tahu betul dan kenal orangnya, pemiliknya ini merupakan suku Asli di Nabire yaitu Suku Mee dan kantornya itu ada di daerah Wanggar," terangnya.

Gobay menegaskan pemilik CV Wami Star adalah anak daerah yang mau berkompetisi dalam usaha dan mereka juga ingin menjadi seorang pengusaha kayu.

"Biarkan mereka berkarya dan jangan dihalang-halangi. Kalau dihalangi, bagaimana nasib mereka di atas tanah mereka sendiri? Padahal pemilik CV Wami Star ini yang punya tanah dan hutan yang adalah warisan dari leluhurnya turun-temurun kepada keluarganya," kata Gobay.

Ia kini balik mempertanyakan peran Dishut maupun isntansi terkait dalam memberdayakan anak setempat. Apalagi sebagai pewaris berarti dia berhak mengelola potensinya.

Apalagi, kebaradaan  Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan mendukung hal itu.

"Jadi kalau orang seperti mereka ini menjadi target dan kayunya ditahan sementara dia mempunyai hak untuk dalam semangat Otsus dilindungi, mendapatkan keberpihakan dan pemberdayaan di sini, maka pertanyaan saya, apa peran Dinas Kehutanan Provinsi Papua dalam menyiapkan anak-anak Papua untuk dapat berusaha dalam bidang kehutanan," kecam Gobay.

Ia kemudian membeberkan pula bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, izin usaha kayu di wilayah itu mayoritas dimiliki oleh pemodal-pemodal besar asal Jakarta.

Pertanyaannya lagi, apakah anak-anak Papua ini akan terus menjadi budak yang hanya cukup menjaga hutan sementara yang berhak mengelola hasil hutan adalah orang-orang Jakarta?

"Pertanyaan saya kapan orang Papua ini bisa diberdayakan dan mendapatkan keberpihakan serta perlindungan di dalam pengelolaan usaha. Sementara alasan yang selalu disampaikan oleh dinas itu kan belum ada NSPK sampai abad kapan orang harus menunggu NSPK," tanya Gobay.

Sebaiknya, tegas dia, dinas ini segera mengeksekusi Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup tentang hutan adat dan selanjutnya membuat Peraturan Gubernur tentang hutan adat itu seperti yang sudah diperintahkan dalam Peraturan Menteri.

"Agar orang seperti pemilik Wami Star ini bisa mendapatkan akses untuk berusaha dan mengelola perusahaannya sendiri," tegasnya.

(Vian)
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga