KPw BI Papua Dukung Pengembangan Elektronifikasi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mendukung upaya Pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan elektronifikasi.
Share it:
Kepala KPw BI Papua, Joko Supratikto (kiri) saat menyampaikan pernyataan pers
Jayapura, Dharapospapua.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua mendukung upaya Pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan elektronifikasi.

“Hal ini sejalan dengan inisiatif Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014 lalu,” ungkap Kepala KPw BI setempat Joko Supratikto, Jumat (24/5/2019).

Juga, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantas korupsi serta Surat Edaran Menteri Dalam negeri RI No 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurutnya, elektronifikasi transaksi Pemda merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perencanaan ekonomi daerah menjadi lebih kuat.

“Sehingga perlu kita dukung bersama karena merupakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,” sambung Supratikto.

Ia mengakui, tahapan implementasi program elektronifikasi oleh Pemda di Provinsi Papua masih beragam. Dimana, sampai saat ini terdapat 11 BPKAD yang telah menerapkan Cash Management System (CMS).

Ke 11 BPKAD tersebut adalah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Lany Jaya, Merauke, Asmat, Jayapura, Sarmi, Mimika, Paniai dan Kabupaten Boven Digoel.

Tetapi di lain sisi penggajian ASN semua Pemda di Provinsi papua telah melaksanakannya secera non tunai melalui transfer langsung ke rekening tabungan ASN.

Keragaman tahapan elektronifikasi ini dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain kebijakan/regulasi Pemda, keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi SDM, dan kondisi geografis.

Ditambahkan Supratikto, KPw BI Provinsi Papua senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemda di Provinsi Papua dan instansi perbankan yang diharapkan dapat mendukung arah kebijakan Pemerintah RI.

“Khususnya untuk mengimplementasikan elektronifikasi seluruh transaksi keuangan di seluruh Pemda Papua,” pungkasnya.

(Vian)
Share it:

Ekonomi

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga