Dispendukcapil Kota Jayapura Kembali Gelar Operasi Non Yustisi e-KTP

Guna terwujudnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kota Jayapura kembali menggelar operasi Non Yustisi e-KTP, Sabtu (6/7/2019).
Share it:
Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM didampingi Kepala Dispendukcapil Kota Jayapura Dr. Merlan S. Uloli, SE, MM saat meninjau proses pelayanan kepada masyarakat
Jayapura, Dharapospapua.com - Guna terwujudnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kota Jayapura kembali menggelar operasi Non Yustisi e-KTP, Sabtu (6/7/2019).

Kali ini, yustisi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencataran Sipil (Dispendukcapil) Kota Jayapura mengambil lokasi di dua RT pada wilayah Kelurahan Yobe, Distrik Abepura.

Operasi ini melibatkan Staf Dispendukcapil, personel Polres Jayapura Kota, Staf Kelurahan Yobe, Satpol PP, para RT dan RW, serta Staf Distrik Abepura.

Mengawalinya, dilaksanakan apel di lokasi lapangan voli kelurahan setempat, dan di pimpin langsung Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM.

Wali Kota dalam arahan mengakui warga Kota Jayapura khusus di Kelurahan Yobe adalah orang-orang yang taat hukum, agama dan yang siap diatur dan ditata Pemerintah.

“Sesuai dengan program di masa kepemimpinan yang kedua, kami akan terus melakukan penertiban, pengawasan hingga pendataan masyarakat yang tinggal di Kota Jayapura baik yang datang dari luar, yang baru lahir dan pindah,” akuinya.

Untuk itu, warga di Kelurahan Yobe akan difokuskan untuk terdata dengan baik.

Lanjut Wali Kota, Pemkot Jayapura juga akan terus melakukan pengawasan dan pendataan penduduk di pelabuhan khususnya yang datang dari luar Papua menggunakan jasa kapal laut.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada asrama-asrama dan rumah-rumah kos yang tersebar di Kota Jayapura dalam rangka mengantisipasi oknum atau orang-orang yang berniat jahat dengan membuat rusuh hingga aksi teroris.

“Karena itu, pengawasan ini akan intens kami lakukan,” cetusnya.

Terkait itu pula, Wali Kota meminta Kepala Distrik, Kelurahan dan Kampung serta lebih khusus RT dan RW wajib mengenal rakyatnya dengan baik.

Sementara itu, Kepala Seksi Pindah Data Penduduk Jimi Titihalawa dalam laporan mengatakan, tujuan pelaksanaan operasi non yustisi dan pendataan penduduk non permanen guna terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga warga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap dokumen kependudukan.

“Selain itu, untuk menertibkan dokumen administrasi kependudukan, penduduk yang ada di Kota Jayapura wajib tercatat dalam database Dispendukcapil,” urainya.

Dirincikan pula, operasi yustisi di tahun ini sebelumnya telah dilaksanakan di Distrik Heram tepat di Kelurahan Waena pada 16 Februari 2019.

Warga yang berhasil terlayani sebanyak 79  orang dengan rincian cetak e-KTP 33 orang, rekam e-KTP 17 orang, sedangkan untuk penduduk non permanen sebanyak 275 orang serta Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 6 orang.

“Untuk penduduk non permanen melalui aplikasi Waniambey sejak di launching dan yang sudah terdaftar melalui HP sebanyak 1090 orang,” rincinya.

Sementara itu, yang sudah ditertibkan sebanyak 693 orang.

“Sedangkan sebanyak 397 orang gagal dikarenakan tidak mengisi data dengan lengkap pada aplikasi Waniambey,” tukasnya.

(Har)
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga