Dinkes Bersama DPR Papua Bahas Berbagai Persoalan Kesehatan

Jayapura, Dharapospapua.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua, Drg Aloysius Giyai mengatakan, pihaknya bersama Komisi V DPR Papua membicarakan berbagai persoalan tentang kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II. "Kami bicara terkait RSUD Dok II dan Kesehatan, Komisi V lebih pada meminta pemisahan antara pagu anggaran antara pelayanan rutin kesehatan masyarakat dengan pesiapan untuk PON. Jangan sampai kita konsentrasi PON tapi kita mengabaikan pelayanan rutin kesehatan masyarakat," ujarnya di Jayapura, Selasa (22/10). Menurut Giyai, Komisi V mengapresiasi karena tidak ada masalah kesehatan yang menonjol dan respons emergency Dinkes misalnya saat terjadi insiden di Jayapura dan Wamena. "Kalau kami, meski tidak diperintahkan akan laksanakan. Satu hal lagi itu kami bahas mengenai wilayah intergrasi KPS dan BPJS. Semua komisi V menghendaki KPS tidak boleh dihilangkan karena masih banyak masyarakat asli Papua tidak memiliki kartu kepesertaan BPJS," ungkapnya. Giyai katakan, pihaknya menyampaikan jika integrasi KPS dan BPJS tetap dilaksanakan tapi jaminan kesehatan untuk OAP tidak bisa dihilangkan begitu saja. Akan dilakukan dilakukan bertahap. "Tidak bisa langsung, Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena masih banyak masyarakat di gunung, di pantai, di pesisir, di kepulauan yang belum memiliki E-KTP," tegasnya. Giyai menambahkan, pihaknya juga menyampaikan mengenai master plan RSUD Dok II baru dan Komisi V mendukung penuh dan meminta Dinkes Papua mempresentasikan dalam lingkup lebih luas. "Tadi juga kami sampaikan mengenai terkait tinggal selangkah lagi Papua capai imunisasi PIN Polio 95 persen. Sekarang masih 93 persen, mayoritasnya belum lakukan PIN Polio di Nduga. Nduga masih di bawah 20 persen. Ini pengaruh akumulasi secara keseluruhan, kalau Nduga bisa naik bisa capai 100 persen," pungkasnya. (Vian)
Share it:
Jayapura, Dharapospapua.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua, Drg Aloysius Giyai mengatakan, pihaknya bersama Komisi V DPR Papua membahas berbagai persoalan tentang kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II.    "Kami bicara terkait RSUD Dok II dan Kesehatan, Komisi V lebih pada meminta pemisahan antara pagu anggaran antara pelayanan rutin kesehatan masyarakat dengan persiapan untuk PON.  Jangan sampai kita konsentrasi PON tapi kita mengabaikan pelayanan rutin kesehatan masyarakat," ujarnya di Jayapura, Selasa (22/10).
Kepala Dinkes Papua, Drg. Aloysius Giyai
Jayapura, Dharapospapua.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua, Drg Aloysius Giyai mengatakan, pihaknya bersama Komisi V DPR Papua membahas berbagai persoalan tentang kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II.

"Kami bicara terkait RSUD Dok II dan Kesehatan, Komisi V lebih pada meminta pemisahan antara pagu anggaran antara pelayanan rutin kesehatan masyarakat dengan persiapan untuk PON.  Jangan sampai kita konsentrasi PON tapi kita mengabaikan pelayanan rutin kesehatan masyarakat," ujarnya di Jayapura, Selasa (22/10).

Menurut Giyai, Komisi V mengapresiasi karena tidak ada masalah kesehatan yang menonjol dan respons emergency Dinkes misalnya saat terjadi insiden di Jayapura dan Wamena.

"Kalau kami, meski tidak diperintahkan akan laksanakan. Satu hal lagi itu kami bahas mengenai wilayah intergrasi KPS dan BPJS. Semua komisi V menghendaki KPS tidak boleh dihilangkan karena masih banyak masyarakat asli Papua tidak memiliki kartu kepesertaan BPJS," ungkapnya.

Giyai katakan, pihaknya menyampaikan jika integrasi KPS dan BPJS tetap dilaksanakan tapi jaminan kesehatan untuk OAP tidak bisa dihilangkan begitu saja. Akan dilakukan dilakukan bertahap.

"Tidak bisa langsung, Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena masih banyak masyarakat di gunung, di pantai, di pesisir, di kepulauan yang belum memiliki E-KTP," tegasnya.

Giyai menambahkan, pihaknya juga menyampaikan mengenai master plan RSUD Dok II baru dan Komisi V mendukung penuh dan meminta Dinkes Papua mempresentasikan dalam lingkup lebih luas.

"Tadi juga kami sampaikan mengenai terkait tinggal selangkah lagi Papua capai imunisasi PIN Polio 95 persen. Sekarang masih 93 persen, mayoritasnya belum lakukan PIN Polio di Nduga. Nduga masih di bawah 20 persen. Ini pengaruh akumulasi secara keseluruhan, kalau Nduga bisa naik bisa capai 100 persen," pungkasnya.

(Vian)
Share it:

Papua

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga