Fraksi Hanura Ajak Pemda Papua Susun Blue Print Pengembangan Pendidikan

Jayapura, Dharapospapua.com - Fraksi Hanura DPR Papua mengajak sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk sedari dini menyusun blue print (cetak biru) pengembangan pendidikan di Provinsi Papua. “Cetak biru atau Grand desain pengembangan pendidikan nantinya akan menjadi pedoman petunjuk dan juga dasar untuk lahirnya kebijakan pengembangan pendidikan di tanah Papua,” kata Inosentia Gepse saat membacakan pandangan umum fraksi Hanura dalam sidang paripurna penyampaian laporan pandangan umum fraksi terhadap Raperdasi tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperdasi Raperdasus non APBD, di Jayapura, Senin (28/10/2019). Menurut Inosentia, dalam prespektif fraksi Hanura sebuah kebijakan yang lahir dari sebuah grand design pembangunan yang sistemik dan terukur tentu akan menguraikan tahapan yang tidak saja rigid dan terarah namun juga integratif di lintas sektor mulai dari hulu hingga ke hilir “Pandangan ini perlu kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan fraksi akan skema kebijakan pengembangan SDM di Papua yang menurut kami masih cenderung sporadis dan parsial perencanaan yang komprehensif dan terukur tentang arah maupun target dari kebijakan dimaksud,” ungkapnya. Inosentia katakan, sedikit contoh keprihatinan dimaksud antara lain terkait dengan program "seribu doktor" di Provinsi Papua tanpa menyangsikan positifnya maksud dan tujuan dari program itu. “Namun Oleh karena itu program dimaksud tidak dilandasi dengan desain kebijakan pengembangan yang holistik dan integratif maka yang terjadi kemudian adalah justru meningkatnya angka pengangguran terdidik di tanah Papua,” tandasnya. Inosentia menambahkan, fraksi Hanura tidak lagi membiarkan kebijakan pendidikan di Provinsi Papua berjalan secara sporadis dan parsial dengan tanpa arah yang jelas. “Kami berharap agar pemerintah daerah mulai mempertimbangkan untuk menyusun adanya master plan pembangunan pendidikan di tanah Papua, yang tidak saja akan menjadi pedoman tetapi juga memberi orientasi serta bersifat integratif di semua sektor mulai dari Hulu hingga Hilir,” pungkasnya. (Vian)
Share it:
Jayapura, Dharapospapua.com - Fraksi Hanura DPR Papua mengajak sekaligus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk sedari dini menyusun blue print (cetak biru) pengembangan pendidikan di Provinsi Papua.    “Cetak biru atau Grand desain pengembangan pendidikan nantinya akan menjadi pedoman petunjuk dan juga dasar untuk lahirnya kebijakan pengembangan pendidikan di tanah Papua,” kata Inosentia Gepse saat membacakan pandangan umum fraksi Hanura dalam sidang paripurna penyampaian laporan pandangan umum fraksi terhadap Raperdasi tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperdasi Raperdasus non APBD, di Jayapura, Senin (28/10/2019).
Jayapura, Dharapospapua.com - Fraksi Hanura DPR Papua mengajak sekaligus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk sedari dini menyusun blue print (cetak biru) pengembangan pendidikan di Provinsi Papua.

“Cetak biru atau Grand desain pengembangan pendidikan nantinya akan menjadi pedoman petunjuk dan juga dasar untuk lahirnya kebijakan pengembangan pendidikan di tanah Papua,” kata Inosentia Gepse saat membacakan pandangan umum fraksi Hanura dalam sidang paripurna penyampaian laporan pandangan umum fraksi terhadap Raperdasi tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperdasi Raperdasus non APBD, di Jayapura, Senin (28/10/2019).

Menurut Inosentia, dalam prespektif fraksi Hanura sebuah kebijakan yang lahir dari sebuah grand design pembangunan yang sistemik dan terukur tentu akan menguraikan tahapan yang tidak saja rigid dan terarah namun juga integratif di lintas sektor mulai dari hulu hingga ke hilir

“Pandangan ini perlu kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan fraksi akan skema kebijakan pengembangan SDM di Papua yang menurut kami masih cenderung sporadis dan parsial perencanaan yang komprehensif dan terukur tentang arah maupun target dari kebijakan dimaksud,” ungkapnya.

Inosentia katakan, sedikit contoh keprihatinan dimaksud antara lain terkait dengan program "seribu doktor" di Provinsi Papua tanpa menyangsikan positifnya maksud dan tujuan dari program itu.

“Namun Oleh karena itu program dimaksud tidak dilandasi dengan desain kebijakan pengembangan yang holistik dan integratif maka yang terjadi kemudian adalah justru meningkatnya angka pengangguran terdidik di tanah Papua,” tandasnya.

Inosentia menambahkan, fraksi Hanura tidak lagi membiarkan kebijakan pendidikan di Provinsi Papua berjalan secara sporadis dan parsial dengan tanpa arah yang jelas.

“Kami berharap agar pemerintah daerah mulai mempertimbangkan untuk menyusun adanya master plan pembangunan pendidikan di tanah Papua, yang tidak saja akan menjadi pedoman tetapi juga memberi orientasi serta bersifat integratif di semua sektor mulai dari Hulu hingga Hilir,” pungkasnya.


(Vian)
Share it:

Papua

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga