BPKAD Kota Jayapura Gandeng BPKP Latih Pendamping Desa Gunakan Aplikasi Siskeudes

Jayapura, Dharapospapua.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Jayapura menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai upaya mengawal transparansi dan mempercepat pengelolaan keuangan di Kampung dengan melatih Satgas BPKAD dan pendamping Desa yang merupakan sarjana-sarjana baru dalam pengelolaan dana Kampung melalui aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dr. Adolf Siahay, Se, M.Si, Ak.CA mengatakan pendampingan implementasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) kepada para pendamping yang direkrut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) yaitu lulusan sarjana baru, untuk membantu kepala Pemerintahan Kampung (KPK) dan Bendahara, dalam pengelolaan dana Kampung. “Kegiatan ini awalnya sudah dilaksanakan oleh Satgas DPMK. Namun untuk memperkuat pembinaan dan penatausahaan keuangan di kampung maka BPKAD juga mempunyai kewajiban,“ ujarnya di Jayapura, Selasa (19/11/2019). Dijelaskan Siahay, untuk hasil yang diharapkan nanti para pendamping bisa menyelenggarakan penatausahaan keuangan melalui sistem keuangan desa. Selain itu pihaknya meminta BPKP untuk melatih Satgas BPKAD, agar ketika ada SPJ, maka teman-teman bisa langsung dengan kampung untuk memanggil pendamping menginput data di kantor setempat. “Artinya melibatkan sarjana baru ini agar membantu pertanggungjawaban kegiatan di kampung bisa dilakukan dengan cepat, karena sebelumnya hingga bulan Maret tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) belum juga ditetapkan. Bahkan SPJ tahun sebelumnya belum tuntas, sehingga sampai bulan April lalu dana tahap 1 tahun 2019 belum bisa cair akibat keterlambatan memasukkan SPJ dan penetapan APB kampong.karena dua ini merupakan syarat mutlak untuk pencairan dana,” ungkapnya. Siahay katakan, melalui kegiatan itu dirinya berharap di tahun 2020 dan minimal bulan Desember 2019 seluruh kampung sudah menyelenggarakan Musrembang maka bisa segera menyusun APB Kampung dan dan Januari kegiatan sudah bisa dimulai. “Olehnya itu dengan gerakan ini maka diharapkan bulan Desember sudah bisa selesai semua kegiatan dan Januari dilakukan pertanggungjawaban, dengan melibatkan para sarjana ini maka Pertanggungjawaban Dana sebelumnya dan penetapan APB kampung bisa lebih cepat,“ tandasnya. Menurut Siahay, aplikasi Siskeudes adalah dari BPKP sehingga mereka dilibatkan sebagai narasumber, dan diundang oleh BPKAD untuk melatih pendamping yang sudah direkrut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan ditambah dengan Satgas BPKAD, sehingga saling membantu. “Karena kita tidak bisa membiarkan mereka berjalan sendiri, juga untuk dana tahun 2018 seluruh kampung yang ada di kota Jayapura sudah mempertanggungjawabkan anggaran sehingga Dana tahap 1 dan Tahun 2019 telah dicairkan,” katanya. Siahay menambahkan, pihaknya akan mempercepat gerakan untuk pemerintahan Kampung menyusun anggaran pendapatan belanja Kampung tahun 2020 agar tidak mengalami keterlambatan. “Dari 12 Kampung penerima dana ada beberapa kampung yang sangat tertib dalam pengelolaan keuangan.Seperti Kampung enggros dan Kampung Yoka,“ pungkasnya. (Let/Rick ).
Share it:
Jayapura, Dharapospapua.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Jayapura menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai upaya mengawal transparansi dan mempercepat pengelolaan keuangan di Kampung dengan melatih Satgas BPKAD dan pendamping Desa yang merupakan sarjana-sarjana baru dalam pengelolaan dana Kampung melalui aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes).
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dr Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak.CA
Jayapura, Dharapospapua.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Jayapura menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai upaya mengawal transparansi dan mempercepat pengelolaan keuangan di Kampung dengan melatih Satgas BPKAD dan pendamping Desa yang merupakan sarjana-sarjana baru dalam pengelolaan dana Kampung melalui aplikasi Sistim Keuangan Desa (Siskeudes).

Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dr. Adolf Siahay, SE, M.Si, Ak.CA mengatakan pendampingan implementasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) kepada para pendamping yang direkrut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) yaitu lulusan sarjana baru, untuk membantu kepala Pemerintahan Kampung (KPK) dan Bendahara, dalam pengelolaan dana Kampung.

“Kegiatan ini awalnya sudah dilaksanakan oleh Satgas DPMK. Namun untuk memperkuat pembinaan dan penatausahaan keuangan di kampung maka BPKAD juga mempunyai kewajiban,“ ujarnya di Jayapura, Selasa (19/11/2019).

Dijelaskan Siahay, untuk hasil yang diharapkan nanti para pendamping bisa menyelenggarakan penatausahaan keuangan melalui sistem keuangan desa. Selain itu pihaknya meminta BPKP untuk melatih Satgas BPKAD, agar ketika ada SPJ, maka teman-teman bisa langsung dengan kampung untuk memanggil pendamping menginput data di kantor setempat.

“Artinya melibatkan sarjana baru ini agar membantu pertanggungjawaban kegiatan di kampung bisa dilakukan dengan cepat, karena sebelumnya hingga bulan Maret tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) belum juga ditetapkan. Bahkan SPJ tahun sebelumnya belum tuntas, sehingga sampai bulan April lalu dana tahap 1 tahun 2019 belum bisa cair akibat keterlambatan memasukkan SPJ dan penetapan APB kampong.karena dua ini merupakan syarat mutlak untuk pencairan dana,” ungkapnya.

Siahay katakan, melalui kegiatan itu dirinya berharap di tahun 2020 dan minimal bulan Desember 2019 seluruh kampung sudah menyelenggarakan Musrembang maka bisa segera menyusun APB Kampung dan dan Januari kegiatan sudah bisa dimulai.

“Olehnya itu dengan gerakan ini maka diharapkan bulan Desember sudah bisa selesai semua kegiatan dan Januari dilakukan pertanggungjawaban, dengan melibatkan para sarjana ini maka Pertanggungjawaban Dana sebelumnya dan penetapan APB kampung bisa lebih cepat,“ tandasnya.

Menurut Siahay, aplikasi Siskeudes adalah dari BPKP sehingga mereka dilibatkan sebagai narasumber, dan diundang oleh BPKAD untuk melatih pendamping yang sudah direkrut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan ditambah dengan Satgas BPKAD, sehingga saling membantu.

“Karena kita tidak bisa membiarkan mereka berjalan sendiri, juga untuk dana tahun 2018 seluruh kampung yang ada di kota Jayapura sudah mempertanggungjawabkan anggaran sehingga Dana tahap 1 dan Tahun 2019 telah dicairkan,” katanya.

Siahay menambahkan, pihaknya akan mempercepat gerakan untuk pemerintahan Kampung menyusun anggaran pendapatan belanja Kampung tahun 2020 agar tidak mengalami keterlambatan.

“Dari 12 Kampung penerima dana ada beberapa kampung yang sangat tertib dalam pengelolaan keuangan.Seperti Kampung enggros dan Kampung Yoka,“ pungkasnya.


(Let/Rick ).
Share it:

Kota Jayapura

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga