DPR Papua Minta MRP Dievaluasi

Jayapura, Dharapospapua.com - Anggota DPR Papua Natan Pahabol meminta keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) perlu dievaluasi karena meski sudah 14 tahun berdiri lembaga itu belum maksimal melaksanakan tugasnya. Menurut Natan, MRP hadir karena Otonomi Khusus (Otsus) dan merupakan lembaga kultur yang bicara dan memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. "Namanya hebat dan diisi orang-oramg hebat tapi yang belum nampak regulasi yang dibuat MRP," ujarnya di Jayapura, Rabu (5/11/2019). Dijelaskan Natan, sampai sekarang belum jelas berapa regulasi yang sudah dibuat MRP untuk memproteksi, dan keberpihakan pada orang asli Papua. Capaian MRP terhadap keberpihakan pada OAP, perlindungan, pemberdayaan, keberpihakan terhadap orang Papua juga dipertanyakan. "Ini yang belum nampak. Mesti ada sikap jelas MRP. Memang MRP tidak bisa jalan sendiri. Tapi kalau MRP buat aturan dan aturan itu ditegakkan saya pikir bisa dilaksanakan," ungkapnya. Natan katakan, tidak semua kesalahan ada pada MRP tapi lembaga ini mesti membuat regulasi jelas. Meski begitu, MRP katanya, perlu dievaluasi dengan melibatkan akademisi dan gubernur untuk melihat capaian terutama setiap pokja. "Misalnya Pojka perempuan capaian indikatornya yang sudah mereka lakukan selama ini, Bagaimna keberpihakan yang dibuat. Capaian kedepan MRP ini mesti ditahu," bebernya. Natan menambahkan, hubungan MRP dengan DPR Papua dan eksekutif selama ini, terkesan tidak sinkron. Setiap pihak jalan sendiri-sendiri. "Jadi MRP, DPRP dan Provinsi tak pernah jalan bersama. Tak ada keharmonisan. Sidang-sidang di DPRP juga MRP jarang hadir," pungkasnya. (Vian)
Share it:
Anggota DPR Papua, Natan Pahabol
Jayapura, Dharapospapua.com - Anggota DPR Papua Natan Pahabol meminta keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) perlu dievaluasi karena meski sudah 14 tahun berdiri lembaga itu belum maksimal melaksanakan tugasnya.

Menurut Natan, MRP hadir karena Otonomi Khusus (Otsus) dan merupakan lembaga kultur yang bicara dan memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua.

"Namanya hebat dan diisi orang-oramg hebat tapi yang belum nampak regulasi yang dibuat MRP," ujarnya di Jayapura, Rabu (5/11/2019).

Dijelaskan Natan, sampai sekarang belum jelas berapa regulasi yang sudah dibuat MRP untuk memproteksi, dan keberpihakan pada orang asli Papua. Capaian MRP terhadap keberpihakan pada OAP, perlindungan, pemberdayaan, keberpihakan terhadap orang Papua juga dipertanyakan.

"Ini yang belum nampak. Mesti ada sikap jelas MRP. Memang MRP tidak bisa jalan sendiri. Tapi kalau MRP buat aturan dan aturan itu ditegakkan saya pikir bisa dilaksanakan," ungkapnya.

Natan katakan, tidak semua kesalahan ada pada MRP tapi lembaga ini mesti membuat regulasi jelas. Meski begitu, MRP katanya, perlu dievaluasi dengan melibatkan akademisi dan gubernur untuk melihat capaian terutama setiap pokja.

"Misalnya Pojka perempuan capaian indikatornya yang sudah mereka lakukan selama ini, Bagaimna keberpihakan yang dibuat. Capaian kedepan MRP ini mesti ditahu," bebernya.

Natan menambahkan, hubungan MRP dengan DPR Papua dan eksekutif selama ini, terkesan tidak sinkron. Setiap pihak jalan sendiri-sendiri.

"Jadi MRP, DPRP dan Provinsi tak pernah jalan bersama. Tak ada keharmonisan. Sidang-sidang di DPRP juga MRP jarang hadir," pungkasnya.


(Vian)
Share it:

Papua

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga