Ini Penyebab Anggota DPR Papua Jalur 14 Kursi Tetap Akan Berkantor

Jayapura, Dharapospapua.com – Anggota DPR Papua jalur 14 kursi, Yonas Nusi mengatakan kenyataannya dalam pembacaan SK pemberhentian pada pelantikan anggota DPR Papua priode 2019-2014 kemarin SK pemberhentian 14 kursi tidak dibacakan. “Artinya masa jabatan kami masih berlanjut dan hak-hak kedewanan itu masi diterima sesuai dengan SK yang kami pegang hari ini. Oleh sebab itu tepat tanggal 20 November 2019 kami akan kembali berkantor dan kami sudah sampaikan itu kepada Sekwan maupun pimpinan dewan,” ujarnya didampingi 13 anggota DPR Papua jalur 14 kursi di Jayapura, Selasa (19/11/2019) Menurut Nusi, dirinya dan ke-13 temannya dilantik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Sehingga pihaknya menunggu dalam 2-3 minggu jika tidak ada pangilan dari Kementrian Departemen dalam negeri, maupun panggilan dari sekertariat daerah untuk memberikan penjelasan terhadap satatus hukum yang dapat menjadi dasar untuk hak-hak mereka diganti atau dihentikan. “Makanya kami sudah sampaikan dengan cara terbuka untuk berkantor kembali dan diharapkan hak-hak kami dibayarkan sambil menunggu proses pelantikan keangotaan yang baru,” katanya. “Inikan sama saja dengan anggota DPR dari partai Politik kalau anggota DPR dari partai politik bisa dibayar sampai masa jabatannya selesai, kemudian diganti dengan baru, barulah haknya diberhentikan. Kenapa yang punya negeri ini sengaja digeserkan dari hak-hak yang sesungguhnya,” katanya lagi Sementara anggota DPR Papua dari 14 kursi lainya Timotius Wakur menyatakan untuk masalah 14 kursi itu ada dua versi yang mereka munculkan yaitu harus seleksi dan tidak seleksi. “Saya kira itu soal mekanisme tetapi yang menjadi masalah, kami ada ini atas dasar SK pelantikan yang dikeluarkan oleh Mendagri Tjahyo Kumolo yang haknya sama dengan anggota dari partai politik dan SK itu belum dicabut,” tegasnya. Wakur menambahkan, legalitas hukum dari pada 14 kursi ini masih berlaku maka siapapun tidak bisa katakan hanya sebuah surat yang dikeluarkan oleh Dirjen itu menjadi dasar hukum. “Tidak bisa, dasar hukumnya adalah SK sedangkan surat yang disampaikan itu adalah perintah untuk supaya segera melaksanakan tahapan seleksi, jadi itu tidak bisa dijadikan dasar untuk kami diberhentikan dengan segala macam alasan, harusnya ada SK pemberhentian barulah hak-hak kami diberhentikan,” pungkasnya. (Vian)
Share it:
Jayapura, Dharapospapua.com - Anggota DPR Papua jalur 14 kursi, Yonas Nusi mengatakan kenyataannya dalam pembacaan SK pemberhentian pada pelantikan anggota DPR Papua priode 2019-2014 kemarin SK pemberhentian 14 kursi tidak dibacakan.    “Artinya masa jabatan kami masih berlanjut dan hak-hak kedewanan itu masi diterima sesuai dengan SK yang kami pegang hari ini. Oleh sebab itu tepat tanggal 20 November 2019 kami akan kembali berkantor dan kami sudah sampaikan itu kepada Sekwan maupun pimpinan dewan,” ujarnya didampingi 13 anggota DPR Papua jalur 14 kursi di Jayapura, Selasa (19/11/2019)
Yonas Nusi didampingi teman-teman DPR Papua jalur 14 Kursi
Jayapura, Dharapospapua.com - Anggota DPR Papua jalur 14 kursi, Yonas Nusi mengatakan kenyataannya dalam pembacaan SK pemberhentian pada pelantikan anggota DPR Papua priode 2019-2014 kemarin SK pemberhentian 14 kursi tidak dibacakan.

“Artinya masa jabatan kami masih berlanjut dan hak-hak kedewanan itu masi diterima sesuai dengan SK yang kami pegang hari ini. Oleh sebab itu tepat tanggal 20 November 2019 kami akan kembali berkantor dan kami sudah sampaikan itu kepada Sekwan maupun pimpinan dewan,” ujarnya didampingi 13 anggota DPR Papua jalur 14 kursi di Jayapura, Selasa (19/11/2019)

Menurut Nusi, dirinya dan ke-13 temannya dilantik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Sehingga pihaknya menunggu dalam 2-3 minggu jika tidak ada pangilan dari Kementrian Departemen dalam negeri, maupun panggilan dari sekertariat daerah untuk memberikan penjelasan terhadap satatus hukum yang dapat menjadi dasar untuk hak-hak mereka diganti atau dihentikan.

“Makanya kami sudah sampaikan dengan cara terbuka untuk berkantor kembali dan diharapkan hak-hak kami dibayarkan sambil menunggu proses pelantikan keangotaan yang baru,” katanya.

“Inikan sama saja dengan anggota DPR dari partai Politik kalau anggota DPR dari partai politik bisa dibayar sampai masa jabatannya selesai, kemudian diganti dengan baru, barulah haknya diberhentikan. Kenapa yang punya negeri ini sengaja digeserkan dari hak-hak yang sesungguhnya,” katanya lagi

Sementara anggota DPR Papua dari 14 kursi lainya Timotius Wakur menyatakan untuk masalah 14 kursi itu ada dua versi yang mereka munculkan yaitu harus seleksi dan tidak seleksi.

“Saya kira itu soal mekanisme tetapi yang menjadi masalah, kami ada ini atas dasar SK pelantikan yang dikeluarkan oleh Mendagri Tjahyo Kumolo yang haknya sama dengan anggota dari partai politik dan SK itu belum dicabut,” tegasnya.

Wakur menambahkan, legalitas hukum dari pada 14 kursi ini masih berlaku maka siapapun tidak bisa katakan hanya sebuah surat yang dikeluarkan oleh Dirjen itu menjadi dasar hukum.

“Tidak bisa, dasar hukumnya adalah SK sedangkan surat yang disampaikan itu adalah perintah untuk supaya segera melaksanakan tahapan seleksi, jadi itu tidak bisa dijadikan dasar untuk kami diberhentikan dengan segala macam alasan, harusnya ada SK pemberhentian barulah hak-hak kami diberhentikan,” pungkasnya.

(Vian)
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga