Jhon: Pembahasan Tatib DPR Papua Tidak Ada Masalah

Jayapura, Dharapospapua.com - Ketua sementara DPR Papua Jhon Banua Rouw mengatakan pembahasan tata tertib (tatib) DPR Papua tidak ada masalah, semua sudah sesuai dangan jadwal dan tatib itu akan dipresentasikan hari ini. Tapi masih ada beberapa pasal yang harus diselesaikan sehingga tim minta waktu untuk menyelesaikannya. "Saya lihat tidak ada masalah lagi soal tatib dan sudah bisa jalan beberapa hari ini, ya kita beharap nanti sebentar lagi dipresentasikan ke semua anggota dewan, lalu kita kirim ke Jakarta untuk di konsultasikan," ungkapnya di Jayapura, Selasa (03/11/2019). Menurut Jhon, hal kedua pihaknya telah melakukan rapat pada Senin malam bersama pimpinan fraksi dan memutuskan untuk menindaklanjuti surat Mendagri yang diterima DPR Papua terkait dengan pimpinan definitif. Dalam surat itu, Mendagri memberikan waktu 7 hari harus sudah bisa diselesaikan dan diusulkan ke Jakarta, sehingga lewat rapat tersebut diputuskan melakukan paripurna pengumuman pimpinan definitif yang akan dilakukan Rabu (04/12/2019). "Kenapa harus cepat dilakukan?, sebab kalau kami tidak segera lakukan pimpinan defitif dengan cepat, maka pemerintahan ini akan terganggu. Yang pertama kelembagaan kita saja, DPR Papua terancam tidak bisa melakukan reses juga kegiatan-kegiatan lainnya karena pimpinan sementara tidak punya kewenangan untuk menandatangani SPT, dan itu adalah kewenangan pimpinan definitif," ungkapnya. Jhon katakan, aturannya seperti itu dan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Sekwan yang sudah bertemu pihak Mendagri. Mendagri menyatakan tidak boleh, sehingga anggota dewan tidak bisa melakukan yang namanya perjalanan dinas luar daerah atau dalam daerah. Selain itu, anggota dewan tidak bisa melakukan reses karena mesti ada SPT. Selain itu akan berdampak lebih luas, salah satunya terkait APBD 2020 yang sudah disahkan oleh DPR yang lalu. "Setelah konsultasi harus dibawa kembali untuk dibahas dan diharmonisasi bersama-sama dengan TAPD dan tim anggaran dewan. Ini harus dilakukan pembahasan, tapi di sini kami belum bisa lakukan karena kami belum punya badan anggaran," tandasnya. Dijelaskan Jhon, setelah pembahasan dibuat oleh badan anggaran ini akan dilakukan penandatanganan antara pimpinan DPRP dan Gubernur. Namun itu tidak bisa dilakukan jika tak ada pimpinan definitiv. Kalau ini tidak bisa dilakukan maka APBD 2020 akan terganggu juga. Kalau APBD 2020 terganggu, artinya bagaimana harus membayar gaji PNS di bulan Januari serta pelayanan kesehatan juga pelayanan yang lain-lain. "Ini semua akan terganggu begitu juga proses belajar mengajar yang ada di provinsi ikut terganggu. Kalau itu kita mau paksakan dan kita gunakan APBD sebelumnya, maka proses PON terganggu. Karena tahun depan itu sudah PON. Ini agenda besar, ini nama baik Papua, nama baik seorang gubernur Lukas Enembe dan wakil gubernur, Klemen Tinal yang sudah dari awal semangat untuk memperjuangkan pelaksanaan PON di Papua," tegasnya. Jhon menambahkan, hal itu mesti dijaga baik, juga nama baik gubernur tapi dan provinsi Papua. Terkait surat Mendagri lanjutnya, dalam surat itu ada point yang dimaknai bahwa akan menggunakan UU nomor 30 itu ada hirarki kewenangan. Mungkin akan ada tindakan-tindakan yang diambil, bahwa apakah boleh ada sanksi yang lain. "Kami belum lihat dengan baik tapi kalau kami membaca surat kami memaknai Bahwa ada warning dan batasan waktu berarti ada warning. Jadi kita berharap ini bisa selesai supaya kita bisa membangun Papua ini dan kita bisa selesaikan tugas-tugas dewan dengan baik sebab itu yang paling penting," pungkasnya. (Matu)
Share it:
Jayapura, Dharapospapua.com - Ketua sementara DPR Papua Jhon Banua Rouw mengatakan pembahasan tata tertib (tatib) DPR Papua tidak ada masalah, semua sudah sesuai dangan jadwal dan tatib itu akan dipresentasikan hari ini. Tapi masih ada beberapa pasal yang harus diselesaikan sehingga tim minta waktu untuk menyelesaikannya.    "Saya lihat tidak ada masalah lagi soal tatib dan sudah bisa jalan beberapa hari ini, ya kita beharap nanti sebentar lagi dipresentasikan ke semua anggota dewan, lalu kita kirim ke Jakarta untuk di konsultasikan," ungkapnya di Jayapura, Selasa (03/11/2019).    Menurut Jhon, hal kedua pihaknya telah melakukan rapat pada Senin malam bersama pimpinan fraksi dan memutuskan untuk menindaklanjuti surat Mendagri yang diterima DPR Papua terkait dengan pimpinan definitif.
Ketua sementara DPR Papua, Jhon Banua Rouw
Jayapura, Dharapospapua.com - Ketua sementara DPR Papua Jhon Banua Rouw mengatakan pembahasan tata tertib (tatib) DPR Papua tidak ada masalah, semua sudah sesuai dangan jadwal dan tatib itu akan dipresentasikan hari ini. Tapi masih ada beberapa pasal yang harus diselesaikan sehingga tim minta waktu untuk menyelesaikannya.

"Saya lihat tidak ada masalah lagi soal tatib dan sudah bisa jalan beberapa hari ini, ya kita beharap nanti sebentar lagi dipresentasikan ke semua anggota dewan, lalu kita kirim ke Jakarta untuk di konsultasikan," ungkapnya di Jayapura, Selasa (03/11/2019).

Menurut Jhon, hal kedua pihaknya telah melakukan rapat pada Senin malam bersama pimpinan fraksi dan memutuskan untuk menindaklanjuti surat Mendagri yang diterima DPR Papua terkait dengan pimpinan definitif.

 Dalam surat itu, Mendagri memberikan waktu 7 hari harus sudah bisa diselesaikan dan diusulkan ke Jakarta, sehingga lewat rapat tersebut diputuskan melakukan paripurna pengumuman pimpinan definitif yang akan dilakukan Rabu (04/12/2019).

"Kenapa harus cepat dilakukan?, sebab kalau kami tidak segera lakukan pimpinan defitif dengan cepat, maka pemerintahan ini akan terganggu. Yang pertama kelembagaan kita saja, DPR Papua terancam tidak bisa melakukan reses juga kegiatan-kegiatan lainnya karena pimpinan sementara tidak punya kewenangan untuk menandatangani SPT, dan itu adalah kewenangan pimpinan definitif," ungkapnya.

Jhon katakan, aturannya seperti itu dan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Sekwan yang sudah bertemu pihak Mendagri. Mendagri menyatakan tidak boleh, sehingga anggota dewan tidak bisa melakukan yang namanya perjalanan dinas luar daerah atau dalam daerah.

Selain itu, anggota dewan tidak bisa melakukan reses karena mesti ada SPT. Selain itu akan berdampak lebih luas, salah satunya terkait APBD 2020 yang sudah disahkan oleh DPR yang lalu.

"Setelah konsultasi harus dibawa kembali untuk dibahas dan diharmonisasi bersama-sama dengan TAPD dan tim anggaran dewan. Ini harus dilakukan pembahasan, tapi di sini kami belum bisa lakukan karena kami belum punya badan anggaran," tandasnya.

Dijelaskan Jhon, setelah pembahasan dibuat oleh badan anggaran ini akan dilakukan penandatanganan antara pimpinan DPRP dan Gubernur. Namun itu tidak bisa dilakukan jika tak ada pimpinan definitiv. Kalau ini tidak bisa dilakukan maka APBD 2020 akan terganggu juga. Kalau APBD 2020 terganggu, artinya bagaimana harus membayar gaji PNS di bulan Januari serta pelayanan kesehatan juga pelayanan yang lain-lain.

"Ini semua akan terganggu begitu juga proses belajar mengajar yang ada di provinsi ikut terganggu. Kalau itu kita mau paksakan dan kita gunakan APBD sebelumnya, maka proses PON terganggu. Karena tahun depan itu sudah PON. Ini agenda besar, ini nama baik Papua, nama baik seorang gubernur Lukas Enembe dan wakil gubernur, Klemen Tinal yang sudah dari awal semangat untuk memperjuangkan pelaksanaan PON di Papua," tegasnya.

Jhon menambahkan, hal itu mesti dijaga baik, juga nama baik gubernur tapi dan provinsi Papua. Terkait surat Mendagri lanjutnya, dalam surat itu ada point yang dimaknai bahwa akan menggunakan UU nomor 30 itu ada hirarki kewenangan. Mungkin akan ada tindakan-tindakan yang diambil, bahwa apakah boleh ada sanksi yang lain.

"Kami belum lihat dengan baik tapi kalau kami membaca surat kami memaknai Bahwa ada warning dan batasan waktu berarti ada warning. Jadi kita berharap ini bisa selesai supaya kita bisa membangun Papua ini dan kita bisa selesaikan tugas-tugas dewan dengan baik sebab itu yang paling penting," pungkasnya.


(Matu)
Share it:

Politik dan Pemerintahan

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga