Bank, 5C dan Tantangan Menghadapi Debitur Bermasalah

Kepala Bagian Perkreditan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Biak Numfor Provinsi Papua, Afandy Iskandar dalam diskusi seputar “Debitur Bermasalah” di ruang kerjanya, Kamis (9/7/2020) menyatakan, pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjadi dasar pijak bagi semua bank yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Share it:
Kepala Bagian Perkreditan BRI Cabang Biak Numfor Papua, Afandy Iskandar (kiri) dan
Paulus Laratmase, S.Sos, MM salah satu dosen terkenal di Biak, berpose usai diskusi
Biak, Dharapospapua.com - Kepala Bagian Perkreditan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Biak Numfor Provinsi Papua,  Afandy Iskandar dalam diskusi seputar “Debitur Bermasalah” di ruang kerjanya, Kamis (9/7/2020) menyatakan, pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjadi dasar pijak bagi semua bank yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dikatakan, yang namanya bank, sudah pasti memiliki tujuan utama memperoleh profit sebesar-besarnya.

Menurutnya, debitur bermasalah bukan saja terjadi di masa pandemi Covid-19 namun jauh sebelumnya dialami hampir semua bank dalam menelorkan berbagai produk unggulannya, terkait fasilitas kredit kepada para debitur.

Persoalannya tidak terletak pada pihak manajemen bank dalam memutuskan besaran dana yang dapat diberikan kepada debitur, melainkan persoalan mendasar adalah ketika fasilitas kredit telah dikucurkan pihak bank kepada debitur, pihak debitur sendiri dalam menjalankan usahanya, sering menjadi bermasalah di tengah jalan saat melaksanakan kewajibannya.

”Bank sendiri sebelum menelorkan fasilitas kreditnya, melakukan penilaian terkait character, capital, capacity, condition dan collateral (5C) dari calon debitur dan jika kelima faktor ini telah dipenuhi, pihak manajemen bank dapat memutuskan diberikan fasilitas kredit sesuai kebutuhan debitur," urainya.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh debitur dalam melaksanakan kewajibannya menurut Afandy, adalah peruntukan dana yang telah diperoleh dari bank tidak difokuskan pada usaha yang ditekuni.

Artinya, para pengusaha menggunakan modal yang diperoleh untuk membiayai hal-hal yang tidak mendatangkan profit bagi pengembangan usahanya. Akibatnya, sering usaha macet di tengah jalan, bahkan tutup sama sekali.

Hal lain seperti biasanya terjadi adalah force majure, dimana peristiwa bencana alam atau non alam seperti pandemi Covid-19 di mana pendapatan debitur mengalami penurunan.

Persoalan sekaligus tantangan bagi pihak bank dalam menganalisa 5C yakni character, capital, capacity, condition dan collateral dari para calon debitur bahkan jika bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya setelah fasilitas kredit dikucurkan.

Pada tahap pihak debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya, debitur pun tidak kooperatif lagi bahkan sering acuh tak acuh terhadap petugas bank yang mengunjunginya.

Afandy menjelaskan, pada momen menghadapi debitur berkarakter seperti ini, pendekatan psikologis terhadap debitur sangat dibutuhkan.

Berbagai cara pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyadarkan debitur bahwa  kewajiban mengembalikan dana pinjaman adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dialihkan tanggung jawabnya kepada orang lain.

“Syukur Alhamdulilah, pendekatan psikologis ini merupakan senjata ampuh bagi pihak manajemen bank sehingga kesadaran debitur terhadap kewajibannya tumbuh dan bangkit lagi untuk berusaha mengangsur tunggakannya,” sambungnya.

Hal lain yang menjadi persoalan serius adalah jika debitur sudah menunggak kewajibannya sekian bulan, maka pihak manajemen BRI mengambil langkah awal yaitu melakukan restrukturisasi kredit di mana bank berdasarkan rekam jejak debitur berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.

Tujuan restrukturisasi agar debitur memperoleh pendapatan setiap bulan lebih besar dari kewajibannya membayar cicilan kredit di bank atau dengan kata lain, langkah bank membantu debitur agar tidak memberatkan dalam hal melaksanakan kewajibannya.

Afandy melanjutkan, dan jika  dalam durasi waktu tertentu debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya,  maka dengan keadaan terpaksa, bank melaksanakan eksekusi, setelah melewati tahapan-tahapan prosedural sesuai SOP masing-masing bank dengan ketentuan, barang jaminan setelah dijual atau dilelang, dapat menutup besaran kredit yang dikucurkan kepada pihak debitur bermasalah.

"Yang pasti jika sampai pada keputusan pihak manajemen bank untuk dieksekusi barang jaminan, berbagai pendekatan procedural dan psikologis telah dilakukan oleh pihak bank sehingga debitur tidak keberatan untuk dieksekusi barang jaminan untuk menutupi kewajibannya terhadap pihak bank" tandasnya.

(LSM)
Share it:

Daerah

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga