Massa APMM Kembali ke KPK Dukung Penangkapan Pelaku Korupsi Gereja di Mimika

Ratusan massa Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM) pada Kamis (26/11/2020) kembali menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Share it:

Ratusan massa APMM kembali menyambangi gedung KPK RI, Kamis (26/11/2020) 

Jakarta, Dharapospapua.com
- Ratusan massa Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM) pada Kamis (26/11/2020) kembali menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Mereka menyatakan dukungan penuh kepada lembaga anti rasuah tersebut untuk menangkap tiga tersangka korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten Mimika yakni EO (Bupati Mimika), MS (Kabag) dan TA (kontraktor).

Rilis pernyataan APMM, Kamis (26/11/2020), menyebutkan massa bergerak ke Kantor KPK sekitar pukul 10.00 WIT dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa diterima perwakilan KPK.

Ari selaku koordinator aksi membacakan tiga pernyataan sikap APMM.

Pertama, mendukung KPK untuk melakukan upaya paksa dengan menangkap dan mengumpulkan status tersangka para terduga tindak pidana korupsi dana pembangunan gedung gereja Kingmi  Mi 32  yang melibatkan  Bupati setempat Eltinus Omaleng.

Kedua, mendukung KPK untuk berani dan tegas dalam mengungkap dugaan kasus korupsi dana pembangunan  gedung gereja Kingmi 32 di Kabupaten Mimika Papua.

Ketiga,  apabila dalam waktu dekat belum ada pengumuman  tersangka secara transparan  terkait dugaan korupsi  pembangunan gedung gereja kingmi Mall 32 di Kabupaten Mimika Papua  maka APMM akan kembali melakukan aksi  dengan massa yang lebih banyak.

Korupsi adalah musuh bersama, sebab tipikor merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), sama seperti Narkotika dan Terorisme yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.

Oleh karena itu salah satu agenda utama reformasi adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dimana selanjutnaya penegasan komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk suatu badan atau lembaga independen yang menangani pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagai kejahatan luar biasa, para pelaku tindak pidana korupsi harus ditindak dengan  tegas dan tidak pandang bulu.

Sebab, ketika penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi berjalan ditempat dan terkesan tebang pilih, maka hal tersebut akan menghancurkan bangsa dan negara Indonesia.

Oleh karenanya KPK sebagai lembaga yang dipecaya masyarakat untuk membebaskan Indonesia dari ancaman korupsi yang telah menjadi momok, harus terus berdiri tegak untuk memberantas para koruptor.

Maka, langkah KPK mengirimkan penyidik ke Papua perlu diapresiasi dan didukung agar kiranya pemberantasan korupsi pun semakin massif dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran para penyidik KPK di Provinsi Papua untuk memeriksa sejumlah pejabat dari Pemda Kabupaten Mimika yang menyeret Nama Bupati Eltinus Omaleng, terkait dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, tahap 1 Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan data LPSE Kabupaten Mimika, pekerjaan pembangunan gereja tahap pertama tahun 2015 menghabiskan dana Rp 46,2 miliar, disusul tahap dua tahun 2016 Rp 65,6 miliar dan tahap tiga tahun 2019 Rp 47,5 miliar.  Dan masih pada tahun yang sama juga telah dicairkan dana untuk pengawasan sebesar Rp2,5 miliar.

Anggaran biaya pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 patut diduga diselewengkan oleh oknum-oknum yang terkait dengan wewenang dalam proses pembangunan gereja. Sebab, pembangunan gereja tersebut telah menghabiskan dana sekitar Rp. 161,8 miliar, tetapi sampai saat ini pembangunan gereja-nya masih terbengkalai.

Adapun pemeriksaan terhadap para saksi dalam kasus dugaan tipikor (tindak pidana korupsi) dana pembangunan Gereja tersebut, antara lain; mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika; Ausilius You,  mantan Kadis Pendapatan Kabupaten Mimika; Cheryl Lumenta, mantan Asisten Daerah Bidang Kesra Kabupaten Mimika; Alfred Douw, mantan Kadis Sosial Kabupaten Mimika; Gerrit Jan Koibur, Kepala Cabang PT Darma Abadi Consultant; Muhammad Natsar, serta Direktur PT. Kuala Persada Papua Nusantara; M Ilham Danto.

Namun sampai saat ini, belum ada transparasi dan keterbukaan informasi yang jelas dari KPK terkait pemeriksaan dugaan kasus korupsi dana pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 yang menyeret Bupati Eltinus Omaleng.

“Atas dasar itulah, kami dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia akan terus berjuang mengungkap kasus ini,” pungkasnya.

(dp-52)

Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga