Kontraktor Pembangunan Markas Baru Polda Papua Resmi Dilaporkan ke KPK

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM), Rabu (25/8/2021), menggelar aksi di depan Gedung KPK.
Share it:

Foto bersama seusai memasukan laporan resmi ke KPK RI

Jakarta, Dharapospapua.com
- Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM), Rabu (25/8/2021), menggelar aksi di depan Gedung KPK.

Mereka mendesak lembaga antirasuah itu mengusut tuntas proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura.

Pantauan media ini, puluhan mahasiswa yang menamakan diri APMM ini, menggelar aksi di depan gedung KPK kuningan Jakarta, sekitar pukul 14.00 Wit, dengan menggunakan atribut pengeras suara dan spanduk tertera dengan sangat jelas  foto Bos PT.  Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan markas baru Polda Papua.

Spanduk bertuliskan “Mendesak KPK RI memeriksa Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan markas baru Polda Papua”.

Ada juga tuntutan lain yang tertera di spanduk mahasiswa yaitu “ Mendesak KPK RI memeriksa aliran dana proyek pembangunan Markas Baru Polda Papua”.

Usai berorasi secara singkat melalui  koordinasi, perwakilan APMM langsung menemui Staf Bagian Pengaduan Masyarakat di dalam gedung KPK, untuk menyerahkan pernyataan sikap dan menyerahkan dokumen laporan pengaduan tentang dugaan korupsi dalam pekerjaan megah proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura.

Dokumen diterima langsung Staf Bagian Pengaduan KPK, dengan tanda bukti penerimaan laporan yang ditujukan secara langsung kepada Ketua KPK, Firli Bahuri. 

Penerima laporan pada Staf Pengaduan KPK atas nama Romo.

Setelah selesai keluar dari dalam gedung KPK, Koordinator APMM, Dolan Alwindo menegaskan, pihaknya akan terus mengawal laporan pengaduan tersebut.

“Ada tanda terima dokumen laporannya dari KPK sebagai bukti. Aduanya kita tujukan kepada Ketua KPK Bapak Firli Bahuri tentang permohonan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berperan dalam pembangunan markas baru Polda Papua, salah satunya Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan selaku pihak ketiga yang mengerjakan bangunan milik institusi Polri di Jayapura,” bebernya.

Kata Alwindo, mega proyek pembangunan markas baru Polda Papua dengan nilai fantastis Rp202 Miliar, seharusnya dalam tahun ini sudah selesai sehingga dapat digunakan institusi Polri di Papua.

Namun faktanya, fisik pekerjaan mega proyek pembangunan itu tidak sesuai dengan dana yang sudah dicairkan.

“Dengan tanda bukti penerimaan laporan dari KPK, maka kami akan kawal proses ini hingga tuntas, dan apabila dalam waktu dekat laporan kami belum ditindaklanjuti, Maka kami akan kembali menggelar aksi demonstrasi di KPK, meminta Ketua KPK, Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatan, karena tidak memiliki kemampuan dalam menindaklanjuti Laporan masyarakat,” tegas Alwindo.

Ia menegaskan, bangunan yang dikerjakan dengan menggunakan anggaran Negara seharusnya diketahui publik, sehingga benar-benar bermanfaat bagi Negara.

“Ini anggaran dari negara bukan anggaran pribadi. Jadi harus ada transparansi terhadap publik,” pungkasnya.

(dp-52)

Share it:

Nasional

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga