KPK kembali Didesak Periksa Bos PT. Papua Akbar Bersatu

Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) kembali menggelar aksi demonstrasi di KPK, Rabu (1/9/2021) siang tadi
Share it:

APMM kembali menggelar aksi demo di KPK, Rabu (1/9/2021) desak pemeriksaan bos PT Papua Akbar Bersatu

Jakarta, Dharapospapua.com
 – Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) kembali menggelar aksi demonstrasi di KPK, Rabu (1/9/2021) siang tadi.

APMM menggelar aksi di depan Gedung KPK, mendesak Lembaga anti korupsi itu mengusut tuntas proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura, dengan memeriksa Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku kontraktor pelaksana mega proyek tersebut.

Pantauan media ini, puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung KPK Kuningan Jakarta, sekitar pukul 15.00 Wib, dengan menggunakan atribut pengeras suara dan spanduk berwarna putih bertuliskan "Tangkap dan Periksa Muhamad Topan".

Ada juga spanduk dengan foto Direktur PT. Papua Akbar Bersatu Muhamad Topan betuliskan“ Mendesak KPK RI memeriksa Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan markas baru Polda Papua”.

Tuntutan lainnya yang tertera di spanduk APMM “Mendesak KPK RI memeriksa aliran dana proyek pembangunan markas baru Polda Papua”.

Koordinator APMM, Dolan Alwindo usai berorasi kepada awak media menegaskan, mahasiswa yang tergabung dalam APMM kembali menggelar aksi di KPK untuk kedua kalinya bertujuan untuk mengingatkan lembaga tersebut agar mempercepat laporan pengaduan, yang sudah disampaikan tentang dugaan korupsi proyek pembangunan markas baru Polda Papua.

“ Hari ini kami kembali menggelar aksi di KPK, menuntut kapan laporan pengaduan kami ditindaklanjuti, karena satu minggu kemarin, kami melakukan aksi yang sama, dan telah melayangkan laporan dugaan korupsi dalam  proyek pembangunan markas baru Polda Papua," ungkapnya di Jakarta, Rabu (1/9).

Alwindo menambahkan, APMM akan terus mengawal proses hukum di KPK, hingga ada kepastian hukum dalam proses persoalan itu sekaligus memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat.

"Ada tanda terima dokumen laporan dari KPK sebagai bukti, dimana aduanya satu minggu kemarin kita tujukan kepada Ketua KPK Bapak Firli Bahuri, tentang permohonan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berperan dalam pembangunan markas baru Polda Papua. 

Salah satunya Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura,” tegasnya.

Alwindo menambahkan, pembangunan markas baru Polda Papua dengan nilai Rp.202 Milyar, seharusnya dalam tahun ini sudah selesai sehingga dapat digunakan oleh institusi Polri di Papua.

Namun terindikasi, fisik pekerjaan mega proyek pembangunan tersebut tidak sesuai dengan dana yang dicairkan.

“Ini baru awal pasca seminggu yang lalu kami menggelar aksi dan melayangkan laporan. Hari ini Kami hadir disini untuk mengawal proses ini hingga tuntas," tandasnya.

Aktivis anti korupsi ini menegaskan pula, apabila dalam waktu dekat laporan belum ditindaklanjuti, maka APMM akan kembali menggelar aksi demonstrasi di KPK dengan jumlah massa aksi yang banyak.

Hal ini guna mendesak Ketua KPK, Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatannya, karena tidak memiliki kemampuan dalam menindaklanjuti Laporan masyarakat.

"Proyek pembangunan yang dikerjakan dengan menggunakan anggaran dari Negara harus diketahui oleh publik, sehingga proses pekerjaan dapat diawasi oleh semua pihak agar ada manfaatnya," tandasnya.

Sebelum mengakhiri penyampainya, Alwindo meminta ICW, KONTRAS dan LOKATARU agar turut memantau perkembangan proses hukum persoalan ini di KPK.

"Kami sangat berharap ICW, KONTRAS dan LOKATARU serta aktivis HAM dan Anti Korupsi di Indonesia turut mengawal proses hukum kasus ini di KPK," pungkasnya.

(dp-52)

Share it:

Utama

Masukan Komentar Anda:

0 comments:

Olahraga