Soal Proteksi Karyawan, Ketua AKS Angkat Bicara Tanggapi Pernyataan Manajer PT Hanurata

Ilustrasi / Foto : Istimewa

Kaimana, Dharapospapua.com - Ketua Aliansi Kaimana Sejahtera (AKS) Agli Harto Elkel angkat bicara terkait pernyataan manajer PT Hanurata Untung Karyadi pada salah satu media online terkait proteksi karyawan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pernyataannya, pimpinan PT Hanurata mengaku telah melakukan kewajibannya sebagai perusahaan karena itu dijamin oleh Undang-undang .

"Sampai saat ini masih ada 10 persen dari jumlah karyawan yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJamsostek," bebernya kepada media ini, Selasa (18/1/2022).

Menurut Agli yang juga pengacara ini mengakui jumlahnya masih banyak dan mereka belum mendapatkan perlindungan secara umum dari manajemen PT Hanurata yang mempekerjakannya.

Sementara itu, alasan dari manajer PT Hanurata Cabang Kaimana diakibatkan karena nomor induk pada KTP elektronik belum jelas.

Agli pun menyanggahnya dan mengecam alasan tersebut.

Hal itu, baginya, sangat tidak berdasar dan diduga pembohongan publik. Sebab setiap orang yang bekerja pada perusahaan harus memiliki identitas diri yang lengkap yang dibuktikan dengan KTP elektronik.

"Apakah perusahaan berani mempekerjakan orang tanpa identitas," herannya seraya mengakui belum jelas soal alas an NIK seperti yang dikatakan pimpinan PT. Hanurata.

Untuk itu, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, PT Hanurata harus segera mendaftarkan 10 persen dari jumlah karyawan yang belum diikutsertakan dalam BP  Jamsostek.

Agli mengatakan, karyawan akan merasa tenang dan dapat bekerja dengan baik apabila mendapat perlindungan dari perusahaan.

"Karena sesungguhnya UU No 24 tahun 2011 tentang Badan penyelenggara jaminan sosial mewajibkan setiap penduduk menjadi peserta program jaminan sosial," tukasnya.

Untuk diketahui, setiap pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan karyawannya sebagai peserta program jaminan sosial dengan memberikan data dirinya serta data pekerja juga anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Selain itu, dalam Pasal 17 UU No 24 Tahun 2011 diterangkan pula bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS karyawan dikenai sanksi Administratif seperti teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

(dp-52)