Meski Siap Revisi Amdal, Freeport Diingatkan Kementerian LHK Soal Cara-cara Kurang Terpuji

Pertemuan Kementerian LHK, PTFI, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, masyarakat adat serta FPHS Tsingwarop bahas Amdal PTFI secara zoom meeting, Kamis (3/11/2022)

Jayapura, Dharapospapua.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Freeport Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, masyarakat adat serta Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop terlibat dalam pertemuan secara zoom meeting, Kamis (3/11/2022).

Pelaksanakan rapat komisi penilai AMDAL pusat secara online ini dalam rangka pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan dan Optimalisasi tambang tembaga dan emas serta kegiatan pendukungnya hingga kapasitas maksimal 300.000 ton biji per hari oleh PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat yang hadir adalah Bupati Mimika dan jajarannya yang terkait, Wakil Provinsi Papua dan jajaran terkaitm FPHS beserta LMA Tsingwarop, wakil Lemasa dan Lemasko serta wakil masyarakat di Lowland.

Menanggapi hasil rapat komisi penilai AMDAL pusat secara online, PT. Freeport Indonesia dalam hal ini Claus Wamafma selaku Direktur & EVP Sustainability Development selaku pemrakarsa kegiatan menyampaikan untuk melakukan beberapa hal sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat dimaskud.

1.   Memperjelas deskripsi rencana kegiatan secara lebih rinci, antara lain: meninjau Kembali rencana pengalihan sungai dan rencana PLTMG, status penggunaan lahan, penanganan tailing, lokasi pembuangan limbah tailing, serta penggunaan Kawasan hutan termasuk PPKH dan kewajibannya;

2.  Meninjau kembali dan melengkapi data rona lingkungan awal dengan focus pada komponen lingkungan dan wilayah yang kemungkinan terkena dampak atau yang relevan dengan rencana kegiatan serta menggunakan data time series dan terbaru serta melengkapi dengan baku mutu, antara lain: data keberadaan mangrove, data sosial ekonomi masyarakat, data flora dan fauna, data sumberdaya perikanan, serta data logam berat;

3.      Memperjelas kembali hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat dalam kajian dokumen ini;

4.  Memperdalam kajian dampak rencana pengalihan sungai termasuk dampak terkait aspek sosial ekonomi serta mempertibangkan dan memperhatian penolakan dari masyarakat terkait rencana ini;

5.      Memperdalam kajian dampak kegiatan eksisting terkait hak ulayat masyarakat;

6.   Memperdalam kajian dampak peningkatan sedimentasi (pendangkalan) yang berdampak turunan terhadap perekonomian masyarakat;

7.   Memperdalam kajian kerusakan lingkungan dari kegiatan eksisting terhadap dampak gangguan flora, fauna, ekosistem mangrove dan biodata perairan.

8.   Memperdalam kajian dampak kegiatan eksisting yang berdampak terhadap gangguan Kesehatan masyarakat;

9.     Memperdalam kajian dampak rencana kegiatan PLTMG dan regasifikasi;

10.  Melakukan evaluasi terhadap program rekognisi yang sudah berjalan;

11. Meninjau Kembali RKL – RPL dengan memperjelas relevansinya dan mengkonsistensikan mulai dari dampak, sumber dampak, indicator pengelolaan dan pemantauan, metode pemantauan, institusi pengawas dan pelaporan sampai pada peta RKL-RPL serta menggunakan rencana pengelolaan yan aplikatif, antara lain: pengelolaan terkait hak ulayat masyarakat, memasukan aspirasi masyarakat terdampak (dari kampung terdampak) dan hasil sosialisasi dalam perumusan RKL – RPL, program CSR di bidang Kesehatan dan Pendidikan bagi masyarakat terkena dampak, program CSR yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat termasuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan programnya, mekanisme kompesasi bagi masyarakat terdampak, rencana pemanfaatan tailing, pengelolan terhadap peningkatan sedimentasi, alokasi tenaga kerja local untuk masyarakat terdampak, pengelolaan dampak akibat pembuangan tailing, program CSR dalam bentuk pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan hunian yang layak, pengelolaan terhadap ekosistem mangrove, pengelolaan dampak gangguan biodata perairan, alokasi tenaga kerja local;,

12.  Mengkonsistensikan pelingkupan, parameter, rona lingkungan, prakiraan dampak, evaluasi dampak dan RKL-RPL;

13.  Melakukan koordinasi lanjutan dengan masyarakat terdampak (suku Kamoro dan Suku Amungme) dengan pendampingan pemerintah daerah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah pusat terkait penyelesaian aspirasi dan kelanjutan program bagi masyarakat untuk dapat dirumuskan Langkah-langkah penyelesaiannya yang selanjutnya akan dituangkan dalam RKL RPL sebagai kewajiban dari pemrakarsa;

14.  Melakukan koordinasi dengan instasi terkait baik ditingkat pusat maupun daerah serta pihak terkait sehubungan dengan pelaksaan rencana kegiatan, antara lain: keterlibatan Lembaga adat dalam penyusunan analisis dampak lingkungan serta dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika terkait perekrutan tenaga kerja local;

15. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkena dampak dan pihak -pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan;

16. Meninjau Kembali serta memperbaiki tampilan gambar dan peta -peta sehingga lebih informatif serta sesuai dengan kaidah kartografi;

17.   Memperjelas kembali justifikasi dalam kriteria kelayakan lingkungan hidup;

18.   Memperkuat Tim Sosial dalam Tim penyusun.

19. Meninjau Kembali dan memperbaiki redaksional penulisan antara lain: inkonsistensi data dan informasi, daftar Pustaka, serta kesalahan penulisan; dan

20. Meninjau Kembali peraturan perundang – undangan yang diacu dengan memperhatikan peraturan terbaru dan terkait dengan rencana kegiatan dan dampak yang ditimbulkan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, kata Claus, mengingat masih terdapatnya aspirasi dari masyarakat yang belum dimasukan dan diakomodir dalam kajian ANDAL ini sehingga mempengaruhi proses perumusan RKL-RPLnya, maka akan dilakukan rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan setelah dokumen AMDAL, RKL-RPL ini diperbaiki oleh pemrakarsa.

Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, ia menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat.

Claus memastikan dokumen ANDAL, RKL-RPL hasil perbaikan akan disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat selambat – lambatnya 30 ari kerja setelah notulensi diterima.

Sementara itu, Direktur Pencegahan DampakLingkungan Usaha dan Kegiatan Laksmi Widyanjanti selaku pimpinan rapat mengingatkan PT. Freeport untuk hati-hati dengan cara-cara yang kurang terpuji.

“Dari kesimpulan rapat dan atau berita acara ini, kami juga berharap dalam perjalanan proses di lapangan sesuai dengan kesimpulan rapat ini. Dan Freeport, kami tekankan untuk hati-hati dalam meloloskan Amdal dengan cara-cara yang kurang terpuji,” tegasnya mengingatkan.

(RDP)